HUKUMPIDANA

ering (RV) atau Peraturan

tentang Acara Perdata.

c. Masa Regering Reglement (1855-1926)

Masa Regering Reglement dimulai karena adanya perubahan sistem

pemerintahan di negara Belanda, dari monarkhi konstitusional menjadi

monarkhi parlementer. Perubahan ini terjadi pada tahun 1848 dengan

adanya perubahan dalam Grond Wet (UUD) Belanda. Perubahan ini

11 Kanter dan Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana…, p. 44. Lihat juga J. B. Daliyo,

Pengantar..., p. 15.

Ahmad Bahiej: Sejarah dan Problematika...

SOSIO-RELIGIA, Vol. 5 No. 2, Februari 2006

6

mengakibatkan terjadinya pengurangan kekuasaan raja, karena parlemen

(Staten Generaal) mulai campur tangan dalam pemerintahan dan prundangundangan

di wilayah jajahan negara Belanda. Perubahan penting ini adalah

dicantumkannya Pasal 59 ayat (1), (2), dan (4) yang berisi bahwa “Raja

mempunyai kekuasaan tertinggi atas daerah jajahan dan harta kerajaan di

bagian dari dunia. Aturan tentang kebijakan pemerintah ditetapkan melalui

undang-undang. Sistem keuangan ditetapkan melalui undang-undang. Halhal

lain yang menyangkut mengenai daerah-daerah jajahan dan harta, kalau

diperlukan akan diatur dengan undang-undang”.12

Dengan ketentuan seperti ini tampak jelas bahwa kekuasaan raja

Belanda terhadap daerah jajahan di Indonesia berkurang. Peraturanperaturan

yang menata daerah jajahan tidak semata-mata ditetapkan raja

dengan Koninklijk Besluit, namun harus melalui mekanisme perundangundangan

di tingkat parlemen. Peraturan dasar yang dibuat bersama oleh

raja dan parlemen untuk mengatur pemerintahan negara jajahan adalah

Regeling Reglement (RR). RR ini berbentuk undang-undang dan diundangkan

dengan Staatblad No. 2 Tahun 1855. Selanjutnya RR disebut sebagai UUD

Pemerintah Jajahan Belanda.

Pada masa berlakunya Regeling Reglement ini, beberapa kodifikasi

hukum pidana berhasil diundangkan, yaitu:

1. Wetboek van Strafrecht voor Europeanen atau Kitab Undang-undang

Hukum Pidana Eropa yang diundangkan dengan Staatblad No. 55

Tahun 1866.

2. Algemene Politie Strafreglement atau tambahan Kitab Undang-undang

Hukum Pidana Eropa.

3. Wetboek van Strafrecht voor Inlander atau Kitab Undang-undang Hukum

Pidana Pribumi yang diundangkan denbgan Staatblad No. 85 Tahun

1872.

4. Politie Strafreglement bagi orang bukan Eropa.

5. Wetboek van Strafrecht voor Netherlands-Indie atau Kitab Undang-undang

Hukum Pidana Hindia Belanda yang diundangkan dengan Staatblad

No. 732 Tahun 1915 dan mulai berlaku 1 Januari 1918.

d. Masa Indische Staatregeling (1926-1942)

Indische Staatregeling (IS) adalah pembaharuan dari Regeling Reglement

(RR) yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1926 dengan diundangkan melaui

Staatblad Nomor 415 Tahun 1925. Perubahan ini diakibatkan oleh

perubahan pemerintahan Hindia Belanda yang berawal dari perubahan

Grond Wet negera Belanda pada tahun 1922. Perubahan Grond Wet tahun

12 Ibid, p. 17.

Ahmad Bahiej: Sejarah dan Problematika...

SOSIO-RELIGIA, Vol. 5 No. 2, Februari 2006

7

1922 ini mengakibatkan perubahan pada pemerintahan di Hindia Belanda.

Berdasarkan Pasal 61 ayat (1) dan (2) IS, susunan negara Hindia Belanda

akan ditentukan dengan undang-undang.

Pada masa ini, keberadaan sistem hukum di Indonesia semakin jelas

khususnya dalam Pasal 131 jo. Pasal 163 IS yang menyebutkan pembagian

golongan penduduk Indonesia beserta hukum yang berlaku. Dengan dasar

ini maka hukum pidana Belanda (Wetboek van Strafrecht voor Netherlands-

Indie) tetap diberlakukan kepada seluruh penduduk Indonesia. Pasal 131

jo. Pasal 163 Indische Staatregeling ini mempertegas pemberlakuan hukum

pidana Belanda semenjak diberlakukan 1 Januari 1918.

e. Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)

Pada masa pendudukan Jepang selama 3,5 tahun, pada hakekatnya

hukum pidana yang berlaku di wilayah Indonesia tidak mengalami

perubahan yang signifikan. Pemerintahan bala tentara Jepang (Dai

Nippon) memberlakukan kembali peraturan jaman Belanda dahulu

dengan dasar Gun Seirei melalui Osamu Seirei.

Pertama kali, pemerintahan militer Jepang mengeluarkan Osamu

Seirei Nomor 1 Tahun 1942. Pasal 3 undang-undang tersebut

menyebutkan bahwa semua badan pemerintahan dan kekuasaannya,

hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah

untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan pemerintahan

militer. Dengan dasar ini maka dapat diketahui bahwa hukum yang

mengatur pemerintahan dan lain-lain, termasuk hukum pidananya, masih

tetap menggunakan hukum pidana Belanda yang didasarkan pada Pasal

131 jo. Psal 163 Indische Staatregeling. Dengan demikian, hukum pidana yang

diberlakukan bagi semua golongan penduduk sama yang ditentukan dalam

Pasal 131 Indische Staatregeling, dan golongan-golongan penduduk yang ada

dalam Pasal 163 Indische Staatregeling.

Untuk melengkapi hukum pidana yang telah ada sebelumnya,

pemerintahan militer Jepang di Indonesia mengeluarkan Gun Seirei

nomor istimewa 1942, Osamu Seirei Nomor 25 Tahun 1944 dan Gun

Seirei Nomor 14 Tahun 1942. Gun Seirei Nomor istimewa Tahun 1942

dan Osamu Seirei Nomor 25 Tahun 1944 berisi tentang hukum pidana

umum dan hukum pidana khusus. Sedangkan Gun Seirei Nomor 14

Tahun 1942 mengatur tentang pengadilan di Hindia Belanda.

Pada masa ini, Indonesia telah mengenal dualisme hukum pidana

karena wilayah Hindia Belanda dibagi menjadi dua bagian wilayah dengan

penguasa militer yang tidak saling membawahi. Wilayah Indonesia timur di

bawah kekuasaan Angkatan Laut Jepang yang berkedudukan di Makasar,

dan wilayah Indonesia barat di bawah kekuasaan Angkatan Darat Jepang

Ahmad Bahiej: Sejarah dan Problematika...

SOSIO-RELIGIA, Vol. 5 No. 2, Februari 2006

8

yang berkedudukan di Jakarta. Akibatnya, dalam berbagai hal terdapat

perbedaan peraturan yang berlaku di masing-masing wilayah.13

3. Masa Setelah Kemerdekaan

Masa pemberlakukan hukum pidana di Indonesia setelah proklamasi

kemerdekaan 17 Agustus 1945, dibagi menjadi empat masa sebagaimana

dalam sejarah tata hukum Indonesia yang didasarkan pada berlakunya

empat konstitusi Indonesia, yaitu pertama masa pasca kemeredekaan

dengan konstitusi UUD 1945, kedua masa setelah Indonesia menggunakan

konstitusi negara serikat (Konstitusi Republik Indonesia Serikat), ketiga

masa Indonesia menggunakan konstitusi sementara (UUDS 1950), dan

keempat masa Indonesia kembali kepada UUD 1945.

a. Tahun 1945-1949

Dengan diproklamirkannya negara Indonesia sebagai negara yang

merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menjadi bangsa

yang bebas dan berdaulat. Selain itu, proklamasi kemerdekaan dijadikan

tonggak awal mendobrak sistem hukum kolonial menjadi sistem hukum

nasional yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia bebas dalam menentukan nasibnya, mengatur

negaranya, dan menetapkan tata hukumnya. Konstitusi yang menjadi dasar

dalam penyelenggaraan negara kemudian ditetapkan pada tanggal 18

Agustus 1945. Konstitusi itu adalah Undang Undang Dasar 1945.

Mewujudkan cita-cita bahwa proklamasi adalah awal pendobrakan

sistem tata hukum kolonial menjadi sistem tata hukum nasional bukanlah

hal yang mudah dan secara cepat dapat diwujudkan. Ini berarti bahwa

membentuk sistem tata hukum nasional perlu pembicaraan yang lebih

matang dan membutuhkan waktu yang lebih lama dari pada sekedar

memproklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka. Oleh karena itu,

untuk mengisi kekosongan hukum (rechts vacuum) karena hukum nasional

belum dapat diwujudkan, maka UUD 1945 mengamanatkan dalam Pasal

II Aturan Peralihan agar segala badan negara dan peraturan yang ada

masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut

Undang Undang Dasar ini.

Ketentuan ini menjelaskan bahwa hukum yang dikehendaki untuk

mengatur penyelenggaraan negara adalah peraturan-peraturan yang telah

ada dan berlaku sejak masa Indonesia belum merdeka. Sambil menunggu

adanya tata hukum nasional yang baru, segala peraturan hukum yang telah

diterapkan di Indonesia sebelum kemerdekaan diberlakukan sementara.

13 Kanter dan Sianturi, Asas-asas…, p. 46.

Ahmad Bahiej: Sejarah dan Problematika...

SOSIO-RELIGIA, Vol. 5 No. 2, Februari 2006

9

Hal ini juga berarti funding fathers bangsa Indonesia mengamanatkan

kepada generasi penerusnya untuk memperbaharui tata hukum kolonial

menjadi tata hukum nasional.14

Presiden Sukarno selaku presiden pertama kali mengeluarkan

kembali Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 tangal 10 Oktober 1945

yang terdiri dari dua pasal, yaitu:

Pasal 1 : Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang

ada sampai berdirinya negara Republik Indonesia pada

tanggal 17 Agustus 1945, sebelum diadakan yang baru

menurut Undang Undang Dasar, masih tetap berlaku asal

saja tidak bertentangan dengan dengan Undang Undang

Dasar tersebut.

Pasal 2 : Peraturan ini mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1945.

Sekilas ini Penpres ini hampir sama dengan Pasal II Aturan Peralihan

UUD 1945, namun dalam Penpres ini dengan tegas dinyatakan tanggal

pembatasan yaitu 17 Agustus 1945.

Sebagai dasar yuridis pemberlakuan hukum pidana warisan kolonial

sebagai hukum pidana positif di Indonesia, keluarlah UU Nomor 1 Tahun

1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 1 undang-undang tersebut

secara tegas menyatakan:

Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik

Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 Nomor 2 menetapkan bahwa

peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku sekarang adalah

peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret

1942.15

Dengan titik tonggak waktu penyerahan kekuasaan Belanda kepada

Jepang atas wilayah Indonesia ini berarti semua peraturan hukum pidana

yang dikeluarkan oleh pemerintahan militer Jepang dan yang dikeluarkan

oleh panglima tertinggi bala tentara Hindia Belanda (NICA) setelah

14 Segala perubahan membawa konsekuensi bahwa isi kehendak itu perlu diubah.

Ketentuan-ketentuan hukum positif yang pernah berlaku di Indonesia, seperti Indische

Staatregeling, Algemene Bepalingen van Wetgeving, Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Koophandel,

Wetboek van Strafrecht dan segala peraturan yang dikeluarkan pada masa penjajahan,

dengan adanya proklamasi kemerdekaan dituntut penggantiannya secara tepat dan cepat.

Oleh karena itu maka ditetapkan segera landasan tata hukum yang baru, yaitu Undang

Undang Dasar 1945. Lihat selanjutnya dalam Moh. Koesnoe, "Pokok Permasalahan

Hukum Dewasa Ini", dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional,

(Jakarta: Rajawali, 1986), p. 100.

15 K. Wantjik Saleh, Pelengkap KUHP: Perubahan KUH Pidana dan UU Pidana

Sampai dengan Akhir 1980, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), p. 25.

Ahmad Bahiej: Sejarah dan Problematika...

SOSIO-RELIGIA, Vol. 5 No. 2, Februari 2006

10

tanggal 8 Maret 1942 dengan sendirinya tidak berlaku. Pasal 2 undangundang

tersebut juga dinyatakan bahwa semua peraturan hukum pidana

yang dikeluarkan panglima tertinggi bala tentara Hindia Belanda dicabut.

Pasal 2 ini diperlukan karena sebelum tanggal 8 Maret 1942 panglima

tertinggi bala tentara Hindia Belanda mengeluarkan Verordeningen van het

militer gezag.

Secara lengkap bunyi Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1946 adalah

sebagai berikut.

Semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan panglima tertinggi

bala tentara Hindia Belanda dulu (Verordeningen van het militer gezag)

dicabut.16

Pemberlakuan hukum pidana Indonesia dengan ditetapkannya UU

Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ternyata belum

menjawab persoalan. Kenyataan ini disebabkan karena perjuangan fisik

bangsa Indonesia atas penjahahan Belanda belum selesai. Secara de jure

memang Indonesia telah memproklamirkan diri sebagai bangsa yang

merdeka, namun secara de facto penjajahan Belanda atas Indonesia masih

saja berkelanjutan. Melalui aksi teror yang dilancarkan oleh NICA Belanda

maupun negara-negara boneka yang berhasil dibentuknya, Belanda

sebenarnya belum selesai atas aksi kolonialismenya di Indonesia. Bahkan

pada tanggal 22 September 1945, Belanda mengeluarkan kembali aturan

pidana yang berjudul Tijdelijke Biutengewonge Bepalingen van Strafrecht

(Ketentuan-ketentuan Sementara yang Luar Biasa Mengenai Hukum

Pidana) dengan Staatblad Nomor 135 Tahun 1945 yang mulai berlaku

tanggal 7 Oktober 1945. Ketentuan ini antara lain mengatur tentang

diperberatnya ancaman pidana untuk tindak pidana yang menyangkut

ketatanegaraan, keamanan dan ketertiban, perluasan daerah berlakunya

pasal-pasal tertentu dalam KUHP, serta dibekukannya Pasal 1 KUHP agar

peraturan ini dapat berlaku surut. Nampak jelas bahwa maksud ketentuan

ini untuk memerangi pejuang kemerdekaan.

Dengan adanya dua peraturan hukum pidana yang diberlakukan di

Indonesia oleh dua “penguasa” yang bermusuhan ini, maka munculah dua

hukum pidana yang diberlakukan bersama-sama di Indonesia. Oleh para

ahli hukum pidana, adanya dua hukum pidana ini disebut masa dualisme

KUHP.17

b. Tahun 1949-1950

16 Ibid.

17 Ibid, p. 47-48. Sudarto menyebut istilah ini dengan kwasi-dualisme. Lihat Sudarto,

Hukum Pidana I, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), p. 16.

Ahmad Bahiej: Sejarah dan Problematika...

SOSIO-RELIGIA, Vol. 5 No. 2, Februari 2006

11

Tahun 1949-1950 negara Indonesia menjadi negara serikat, sebagai

konsekuensi atas syarat pengakuan kemerdekaan dari negara Belanda.

Dengan perubahan bentuk negara ini, maka UUD 1945 tidak berlaku lagi

dan diganti dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Sebagai aturan

peralihannya, Pasal 192 Konstitusi RIS menyebutkan:

Peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata

usaha yang sudah ada pada saat Konstitusi ini mulai berlaku, tetap

berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan

ketentuan-ketntuan Republik Indonesia Serikat sendiri, selama dan

sekadar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak

dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuanketentuan

tata usaha atas kuasa Konstitusi ini.18

Dengan adanya ketentuan ini maka praktis hukum pidana yang

berlaku pun masih tetap sama dengan dahulu, yaitu Wetboek van Strafrecht

yang berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1946 dapat disebut

sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Namun demikian,

permasalahan dualisme KUHP yang muncul setelah Belanda datang

kembali ke Indonesia setelah kemerdekaan masih tetap berlangsung pada

masa ini.

c. Tahun 1950-1959

Setelah negara Indonesia menjadi negara yang berbentuk negara

serikat selama 7 bulan 16 hari, sebagai trik politik agar Belanda mengakui

kedaulatan Indonesia, maka pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia

kembali menjadi negara republik-kesatuan. Dengan perubahan ini, maka

konstitusi yang berlaku pun berubah yakni diganti dengan UUD

Sementara.

Sebagai peraturan peralihan yang tetap memberlakukan hukum

pidana masa sebelumnya pada masa UUD Sementara ini, Pasal 142 UUD

Sementara menyebutkan:

Peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata

usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1050, tetap berlaku

dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuanketntuan

Republik Indonesia sendiri, selama dan sekedar peraturanperaturan

dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau

18 Engelbrecht, Kitab Undang Undang, Undang-undang, Peraturan-peraturan serta

Undang Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, (Jakarta: Gunung Agung, 1960), p. 67.

Ahmad Bahiej: Sejarah dan Problematika...

SOSIO-RELIGIA, Vol. 5 No. 2, Februari 2006

12

diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas

kuasa Undang Undang Dasar ini.19

Dengan adanya ketentuan Pasal 142 UUD Sementara ini maka

hukum pidana yang berlaku pun masih tetap sama dengan masa-masa

sebelumnya, yaitu Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-undang Hukum

Pidana). Namun demikian, permasalahan dualime KUHP yang muncul

pada tahun 1945 sampai akhir masa berlakunya UUD Sementara ini

diselesaikan dengan dikeluarkannya UU Nomor 73 Tahun 1958 tentang

Menyatakan Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan

Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah

Undang-undang Hukum Pidana. Dalam penjelasan undang-undang

tersebut dinyatakan:

“Adalah dirasakan sangat ganjil bahwa hingga kini di Indonesia masih

berlaku dua jenis Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni Kitab

Undang-undang Hukum Pidana menurut UU Nomor 1 Tahun 1946

dan Wetboek Strafrecht voor Indonesia (Staatblad 1915 Nomor 732

seperti beberapa kali diubah), yang sama sekali tidak beralasan.

Dengan adanya undang-undang ini maka keganjilan itu ditiadakan.

Dalam Pasal 1 ditentukan bahwa UU Nomor 1 Tahun 1946

dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.”

Dengan demikian, permasalahan dualisme KUHP yang

diberlakukan di Indonesia dianggap telah selesai dengan ketetapan bahwa

UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan

berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

d. Tahun 1959-sekarang

Setelah keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, yang salah

satunya berisi mengenai berlakunya kembali UUD 1945, maka sejak itu

Indonesia menjadi negara kesatuan yang berbentuk republik dengan UUD

1945 sebagai konstitusinya. Oleh karena itu, Pasal II Aturan Peralihan

yang memberlakukan kembali aturan lama berlaku kembali, termasuk di

sini hukum pidananya. Pemberlakuan hukum pidana Indonesia dengan

dasar UU Nomor 1 Tahun 1946 pun kemudian berlanjut sampai sekarang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa walaupun Indonesia

telah mengalami empat pergantian mengenai bentuk negara dan konstitusi,

19 Ibid., p. 17.

Ahmad Bahiej: Sejarah dan Problematika...

SOSIO-RELIGIA, Vol. 5 No. 2, Februari 2006

13

ternyata sumber utama hukum pidana tidak mengalami perubahan, yaitu

tetap pada Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

walaupun pemberlakuannya tetap mendasarkan diri pada ketentuan

peralihan pada masing-masing konstitusi.

C. Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

(Wetboek van Strafrecht)

Induk peraturan hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undangundang

Hukum Pidana (KUHP). KUHP ini mempunyai nama asli

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI) yang diberlakukan di

Indonesia pertama kali dengan Koninklijk Besluit (Titah Raja) Nomor 33 15

Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918.

WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri Belanda yang dibuat pada

tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886.20

Walaupun WvSNI notabene turunan (copy) dari WvS Belanda, namun

pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi

(penyesuaian) bagi pemberlakuan WvS di negara jajahannya. Beberapa

pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme

Belanda atas wilayah Indonesia.

Jika diruntut lebih ke belakang, pertama kali negara Belanda

membuat perundang-undangan hukum pidana sejak tahun 1795 dan

disahkan pada tahun 1809 pada saat pemerintahan Lodewijk Napoleon.

Kodifikasi hukum pidana nasional pertama ini disebut dengan Crimineel

Wetboek voor Het Koninkrijk Holland. Namun baru dua tahun berlaku, pada

tahun 1811 Perancis menjajah Belanda dan memberlakukan Code Penal

(kodifikasi hukum pidana) yang dibuat tahun 1810 saat Napoleon

Bonaparte menjadi penguasa Perancis. Pada tahun 1813, Perancis

meninggalkan negara Belanda. Namun demikian negara Belanda masih

mempertahankan Code Penal itu sampai tahun 1886.21

Setelah perginya Perancis pada tahun 1813, Belanda melakukan

usaha pembaharuan hukum pidananya (Code Penal) selama kurang lebih 68

tahun (sampai tahun 1881). Selama usaha pembaharuan hukum pidana itu,

Code Penal mengalami bebarapa perubahan, terutama pada ancaman

pidananya. Pidana penyiksaan dan pidana cap bakar yang ada dalam Code

Penal ditiadakan dan diganti dengan pidana yang lebih lunak. Pada tahun

1881, Belanda mengesahkan hukum pidananya yang baru dengan nama

Wetboek van Strafrecht sebagai pengganti Code Penal Napoleon dan mulai

diberlakukan lima tahun kemudian, yaitu pada tahun 1886.

20 Sudarto, Hukum Pidana I, p. 15.

21 Kanter dan Sianturi, Asas-asas…, p. 42.

Ahmad Bahiej: Sejarah dan Problematika...

SOSIO-RELIGIA, Vol. 5 No. 2, Februari 2006

14

Sebelum negara Belanda mengesahkan Wetboek van Strafrecht sebagai

pengganti Code Penal Napoleon pada tahun 1886, di wilayah Hindia-

Belanda sendiri ternyata pernah diberlakukan Wetboek van Strafrecht voor

Europeanen (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Eropa) dengan

Staatblad Tahun 1866 Nomor 55 dan dinyatakan berlaku sejak 1 Januari

1867. Bagi masyarakat bukan Eropa diberlakukan Wetboek van Strafrecht

voor Inlander (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pribumi) dengan

Staatblad Tahun 1872 Nomor 85 dan dinyatakan berlaku sejak 1 Januari

73.22

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pada masa itu terdapat

juga dualisme hukum pidana, yaitu hukum pidana bagi golongan Eropa

dan hukum pidana bagi golongan non-Eropa. Kenyataan ini dirasakan

Idenburg (Minister van Kolonien) sebagai permasalahan yang harus

dihapuskan. Oleh karena itu, setelah dua tahun berusaha pada tahun 1915

keluarlah Koninklijk Besluit (Titah Raja) Nomor 33 15 Oktober 1915 yang

mengesahkan Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie dan berlaku tiga

tahun kemudian yaitu mulai 1 Januari 1918.

Dengan gambaran sejarah demikian, runtutan sejarah terbentuknya

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia dapat dilustrasikan

dalam bagan berikut.

Tahun Peristiwa Selisih Waktu

1810 Code Penal diberlakukan di Perancis 1 tahun

1811 Code Penal diberlakukan di Belanda 56 tahun

1867 Wetboek van Strafrecht voor Europeanen

berlaku di Hindia-Belanda

6 tahun

1873 Wetboek van Strafrecht voor Inlander

diberlakukan di Hindia-Belanda

8 tahun

1881 Wetboek van Strafrecht disahkan di Belanda 5 tahun

1886 Wetboek van Strafrecht diberlakukan di

Belanda

29 tahun

1915 Wetboek van Strafrecht Netherlands-Indie

disahkan untuk Hindia-Belanda

3 tahun

1918 Wetboek van Strafrecht Netherlands-Indie

diberlakukan di Hindia-Belanda

28 tahun

1946 Wetboek van Strafrecht Netherlands-Indie

disebut sebagai KUHP Indonesia

Total selisih

22 Ibid., p. 44.

Ahmad Bahiej: Sejarah dan Problematika...

SOSIO-RELIGIA, Vol. 5 No. 2, Februari 2006

15

waktu 136 tahun

D. Problematika Penerapan Kitab Undang-undang Hukum

Pidana Indonesia (Wetboek van Strafrecht)

Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa hukum pidana

Indonesia merupakan warisan hukum kolonial ketika Belanda melakukan

penjajahan atas Indonesia. Jika Indonesia menyatakan dirinya sebagai

bangsa yang merdeka sejak 17 Agustus 1945, maka selayaknya hukum

pidana Indonesia adalah produk dari bangsa Indonesia sendiri. Namun

idealisme ini ternyata tidak sesuai dengan realitasnya. Hukum pidana

Indonesia sampai sekarang masih mempergunakan hukum pidana warisan

Belanda. Secara politis dan sosiologis, pemberlakuan hukum pidana

kolonial ini jelas menimbulkan problem tersendiri bagi bangsa Indonesia.

Problematika tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan sejak 59 tahun

lalu merupakan awal pendobrakan hukum kolonial menjadi hukum

yang bersifat nasional. Namun pada realitasnya, hukum pidana positif

(KUHP) Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda. Secara

politis ini menimbulkan masalah bagi bangsa yang merdeka.23 Dengan

kata lain, walaupun Indonesia merupakan negara merdeka, namun

hukum pidana Indonesia belum bisa melepaskan diri dari penjajahan.

2. Wetboek van Strafrecht atau bisa disebut Kitab Undang-undang Hukum

Pidana telah diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1918. Ini berarti

KUHP telah berumur lebih dari 87 tahun. Jika umur KUHP dihitung

sejak dibuat pertama kali di Belanda (tahun 1881), maka KUHP telah

berumur lebih dari 124 tahun. Oleh karena itu, KUHP dapat

dianggap telah usang dan sangat tua, walaupun Indonesia sendiri telah

beberapa kali merubah materi KUHP ini. Namun demikian,

perubahan ini tidak sampai kepada masalah substansial dari KUHP

tersebut. KUHP Belanda sendiri pada saat ini telah banyak mengalami

perkembangan.24

3. Wujud asli hukum pidana Indonesia adalah Wetboek van Strafrecht yang

menurut UU Nomor 1 Tahun 1946 bisa disebut dengan KUHP. Hal

ini menandakan bahwa wujud asli KUHP adalah berbahasa Belanda.25

23 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1981), p. 70-71.

24 Lihat The Dutch Penal Code, translated by Louise Rayar and Stafford Wadswoth,

(Colorado: Fred B. Rothman, 1997). Perubahan dalam KUHP Belanda antara lain dalam

principal penalties (pidana pokok) yang menghilangkan pidana mati dan menambahkan

pidana kerja sosial serta denda yang dibuat dengan kategorisasi.

25 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana..., p. 71.

Ahmad Bahiej: Sejarah dan Problematika...

SOSIO-RELIGIA, Vol. 5 No. 2, Februari 2006

16

KUHP yang beredar di pasaran adalah KUHP yang diterjemahkan

dari bahasa Belanda oleh beberapa pakar hukum pidana, seperti

terjemahan Mulyatno, Andi Hamzah, Sunarto Surodibroto, R. Susilo,

dan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Tidak ada teks resmi

terjemahan Wetboek van Strafrecht yang dikeluarkan oleh negara

Indonesia. Oleh karena itu, sangat mungkin dalam setiap terjemahan

memiliki redaksi yang berbeda-beda.26

4. KUHP warisan kolonial Belanda memang memiliki jiwa yang berbeda

dengan jiwa bangsa Indonesia. KUHP warisan zaman Hindia Belanda

ini berasal dari sistem hukum kontinental (Civil Law System) atau

menurut Rene David disebut dengan the Romano-Germanic Family. The

Romano Germanic family ini dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan

aliran individualisme dan liberalisme (individualism, liberalism, and

individual right)27. Hal ini sangat berbeda dengan kultur bangsa

Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Jika kemudian

KUHP ini dipaksakan untuk tetap berlaku, benturan nilai dan

kepentingan yang muncul tidak mustahil justru akan menimbulkan

kejahatan-kejahatan baru.

5. Jika KUHP dilihat dari tiga sisi masalah dasar28 dalam hukum pidana,

yaitu pidana, tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana, maka

masalah-masalah dalam KUHP antara lain:

26 Dalam pandangan peneliti, kecuali KUHP terjemahan BPHN, KUHP

terjemahan Mulyatno, R. Susilo dan yang lain terkadang belum mencantumkan beberapa

perubahan parsial dalam KUHP, seperti jenis pidana ditambahkan pidana tutupan,

pengkalian 15 kali untuk pidana denda, dan perluasan wilayah berlakunya hukum pidana

menurut tempat. Di samping itu, terdapat juga perbedaan dalam menerjemahkan suatu

istilah, seperti overspel yang diterjemahkan menjadi beberapa kata, seperti zina, mukah, dan

gendak. Yang lebih fatal lagi adalah ancaman pidana pada Pasal 386 tentang pemerasan.

Di dalam KUHP versi BPHN dan terjemahan dari Engelbrecht, ancaman pidananya 9

bulan, sedangkan dalam KUHP versi Mulyatno dan R. Susilo ancaman pidananya 9

tahun. KUHP aslinya (WvS) yang berbahasa Belanda menyebutnya dengan "jaren" yang

berarti "tahun". Bandingkan Mulyatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bina

Aksara, 1994), Engelbrecht, Kitab Undang Undang..., Tim Penerjemah Badan Pembinaan

Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta:

Pustaka Sinar Harapan, 1988), dan R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta

Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politea, tth.).

27 Rene David, John E. C. Brierley, Major Legal System in The World Today,

(London, Stevens and Sons, 1978), p. 24.

28 Dalam istilah yang lain, Sudarto menyebutkan tiga problem pokok dalam

hukum pidana yaitu kesalahan, sifat melawan hukumnya perbuatan, dan pidana. Sudarto,

Hukum Pidana I, p. 86. Sedangkan dalam pengertian Barda Nawawi Arief, tiga

substansi/materi/masalah pokok dalam hukum pidana adalah masalah tindak pidana,

masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, dan masalah pidana dan

Ahmad Bahiej: Sejarah dan Problematika...

SOSIO-RELIGIA, Vol. 5 No. 2, Februari 2006

17

a. Pidana

KUHP tidak menyebutkan tujuan dan pedoman pemidanaan

bagi hakim atau penegak hukum yang lain, sehingga arah

pemidanaan tidak tertuju kepada tujuan dan pola yang sama.

Pidana dalam KUHP juga bersifat kaku dalam arti tidak

dimungkinkannya modifikasi pidana yang didasarkan pada

perubahan atau perkembangan diri pelaku. Sistem pemidanaan

dalam KUHP juga lebih kaku sehingga tidak memberi

keleluasaan bagi hakim untuk memilih pidana yang tepat untuk

pelaku tindak pidana. Sebagai contoh mengenai jenis-jenis

pidana, pelaksanaan pidana pidana mati,29 pidana denda,30 pidana

penjara,31 dan pidana bagi anak.

b. Tindak pidana

Dalam menetapkan dasar patut dipidananya perbuatan, KUHP

bersifat positifis dalam arti harus dicantumkan dengan undangundang

(asas legalitas formil). Dengan demikian, KUHP tidak

memberikan tempat bagi hukum yang hidup di tengah-tengah

masyarakat yang tidak tertulis dalam perundang-undangan.32 Di

pemidanaan. Lihat Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Bandung: Citra

Aditya Bakti, 1996), p. 87.

29 Di hukum pidana beberapa negara, seperti Venezuela, Columbia, Rumania,

Brazilia, Costarica, Uruguay, Chili, Denmark, dan Belanda sendiri, pidana mati telah

dihapuskan karena dianggap tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan berupa pembinaan

kepada pelaku kejahatan. Dalam KUHP Indonesia, pidana mati dianggap masih

diperlukan namun pelaksanaannya belum manusiawi karena tetap dianggap sebagai

sebuah "harga mati" walaupun terpidana telah menanti eksekusi selama puluhan tahun.

Lihat Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: dari Retribusi ke Reformasi,

(Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), p. 26-27. Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana

Mati di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), Djoko Prakoso dan Nurwachid, Studi

tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini, (Jakarta:

Ghalia Indonesia, 1984).

30 Masalah pidana denda dalam KUHP terutama terkait dengan jumlah denda

yang sangat minim, karena penyesuaian kurs pidana denda terakhir kali dilakukan dengan

UU Nomor 18 Prp Tahun 1960. Sebagai contoh adalah ketentuan tentang pidana

kurungan pengganti denda. Dalam KUHP, persamaan pidana denda dengan pidana

kurungan adalah Rp. 7,50 (tujuh, lima puluh rupiah) disamakan dengan 1 hari kurungan.

31 Pembahasan, kritik dan usulan perubahan mengenai pidana penjara diulas

dalam R. Achmad S. Soema di Pradja dan Romli Atmasasmita, Sistem Pemasyarakatan di

Indonesia, (Jakarta: BPHN/Bina Cipta, 1979), Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana

Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, (Yogyakarta: Liberty, 1986), Barda Nawawi Arief,

Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, (Semarang: Badan

Penerbit Universitas Diponegoro, 1994), Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung:

Alumni, 1985).

32 Permasalahan seperti ini sedikit terobati dengan dikenalnya asas legalitas

materiel yang mengakui adanya nilai-nilai yang hidup di masyarakat dalam perundangAhmad

Bahiej: Sejarah dan Problematika...

SOSIO-RELIGIA, Vol. 5 No. 2, Februari 2006

18

samping itu, KUHP menganut pada Daadstrafrecht yaitu hukum

pidana yang berorientasi pada perbuatan. Aliran ini pada

sekarang sudah banyak ditinggalkan, karena hanya melihat dari

aspek perbuatan (Daad) dan menafikan aspek pembuat (Dader).33

KUHP masih menganut pada pembedaan kejahatan dan

pelanggaran yang sekarang telah ditinggalkan. Tindak pidanatindak

pidana yang muncul di era modern ini, seperti money

laundering, cyber criminal, lingkungan hidup, dan beberapa

perbuatan yang menurut hukum adat dianggap sebagai tindak

pidana belum tercover di dalam KUHP. Oleh karena itu, secara

sosiologis KUHP telah ketinggalan zaman dan sering tidak sesuai

dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

c. Pertanggungjawaban pidana

Beberapa masalah yang muncul dalam aspek

pertanggungjawaban pidana ini antara lain mengenai asas

kesalahan (culpabilitas) yang tidak dicantumkan secara tegas

dalam KUHP, namun hanya disebutkan dalam Memorie van

Toelichting (MvT) sebagai penjelasan WvS.34 Asas culpabilitas

merupakan penyeimbang dari asas legalitas yang dicantumkan

dalam Pasal 1 ayat (1), yang berarti bahwa seseorang dapat

dipidana karena secara obyektif memang telah melakukan tindak

pidana (memenuhi rumusan asas legalitas) dan secara subyektif

terdapat unsur kesalahan dalam diri pelaku (memenuhi rumusan

asas culpabilitas). Masalah lainnya adalah masalah yang terkait

dengan pertanggungjawaban pidana anak. Anak di dalam KUHP

(Pasal 45-47) adalah mereka yang berumur di bawah 16 tahun.

Pasal-pasal tersebut tidak mengatur secara rinci tentang aturan

pemidanaan bagi anak. Pasal 45 hanya menyebutkan beberapa

alternatif yang dapat diambil oleh hakim jika terdakwanya adalah

anak di bawah umur 16 tahun.35 Selain itu, KUHP tidak

undangan seperti UU Drt Nomor 1 Tahun 1951 dan UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang

Kekuasaan Kehakiman. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan..., p. 109.

33 Selanjutnya, dapat dilihat dalam Muladi, "Perbandingan Sistem Pidana dan

Kemungkinan Aplikasinya di Indonesia", dalam Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem

Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), p. 152.

34 Sudarto, Hukum Pidana I, p. 85.

35 Terkait dengan kesepakatan internasional yang diselenggarakan oleh United

Nations di Beijing tahun 1985 tentang Standard Minimum Rules for The Administration of

Juvenile Justice (Beijing Rules) yang salah satu materinya mengatur tentang

pertanggungjawaban pidana anak (age of criminal responsibility) agar tidak ditentukan terlalu

rendah dengan mempertimbangkan kematangan emosional, mental dan intelektual,

Indonesia mengeluarkan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Menurut

Ahmad Bahiej: Sejarah dan Problematika...

SOSIO-RELIGIA, Vol. 5 No. 2, Februari 2006

19

menyebutkan pertanggungjawaban pidana korporasi.36 Pada

dataran realitas, sering kali beberapa tindak pidana terkait dengan

korporasi seperti pencemaran lingkungan.

E. Penutup

Memperhatikan pembahasan tentang sejarah dan problematika

hukum pidana Indonesia di atas, pembaharuan hukum pidana Indonesia

adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Problematika

yang muncul terkait dengan usangnya KUHP secara internal dan

berkembangnya persoalan-persoalan di tengah-tengah kehidupan

masyarakat secara eksternal menambah dorongan yang kuat dari

masyarakat untuk menuntut kepada negara agar segera merealisasikan

kodifikasi hukum pidana yang bersifat nasional sebagai hasil jerih payah

dan pemikiran bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, RUU KUHP

yang sudah kesekian kalinya direvisi selayaknya segera dibahas oleh

lembaga legislatif untuk disahkan.

UU ini anak yang masih berumur 8 s.d. 12 tahun hanya dapat dikenakan tindakan, dan

anak yang berumur 12 s.d. 18 tahun dapat dijatuhi pidana. Sedangkan anak yang belum

berumur 8 tahun dianggap belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian, secara otomatis ketentuan pertanggungjawaban pidana anak dalam

KUHP tersebut dihapuskan dengan UU Peradilan Anak ini. Lihat selanjutnya dalam

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, (Bandung: Bina Cipta, 1996), hlm 143 dan

Undang-undang Peradilan Anak (UU Nomor 3 Tahun 1997), (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

36 Roeslan Saleh, "Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana",

kertas kerja dalam Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional,

(Jakarta: BPHN, 1984), p. 48-53. Ulasan menarik mengenai kejahatan korporasi ini dapat

dilihat dalam I.S. Susanto, Kejahatan Korporasi, (Semarang: Badan Penerbit Universitas

Diponegoro, 1995) dan I.S. Susanto, Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim

Orde Baru, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas

Dipnegoro Semarang, 12 Oktober 1999.

Ahmad Bahiej: Sejarah dan Problematika...

SOSIO-RELIGIA, Vol. 5 No. 2, Februari 2006

20

Daftar Pustaka

Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya

Bakti, 1996.

_______, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana

Penjara, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994.

Atmasasmita, Romli, Sistem Peradilan Pidana, Bandung: Bina Cipta, 1996.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kitab Undang-undang Hukum Pidana,

Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.

_______, Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama terhadap Hukum Pidana,

Bandung: Bina Cipta, 1973.

Daliyo, J. B., Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Prenhalindo, 2001.

David, Rene, and John E. C. Brierley, Major Legal System in The World

Today, London, Stevens and Sons, 1978.

Engelbrecht, Kitab Undang Undang, Undang-undang, Peraturan-peraturan serta

Undang Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, Jakarta: Gunung

Agung, 1960.

Hadikusuma, Hilman, Hukum Pidana Adat, Bandung: Alumni, 1989.

Hamzah, Andi, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: dari Retribusi ke

Reformasi, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.

_______, dan A. Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia, Jakarta: Ghalia

Indonesia, 1985.

Kanter dan Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,

Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982.

Koesnoe, Moh., "Pokok Permasalahan Hukum Dewasa Ini", dalam

Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, Jakarta:

Rajawali, 1986.

Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, Pengaruh Agama terhadap Hukum

Pidana, Laporan Penelitian, Jakarta: LPHN, 1973.

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

_______, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1994.

Ahmad Bahiej: Sejarah dan Problematika...

SOSIO-RELIGIA, Vol. 5 No. 2, Februari 2006

21

Muladi, "Perbandingan Sistem Pidana dan Kemungkinan Aplikasinya di

Indonesia", dalam Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan

Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.

_______, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni, 1985.

Poernomo, Bambang, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem

Pemasyarakatan, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Prakoso, Djoko, dan Nurwachid, Studi tentang Pendapat-pendapat Mengenai

Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini, Jakarta: Ghalia

Indonesia, 1984.

Saleh, K. Wantjik, Pelengkap KUHP: Perubahan KUH Pidana dan UU Pidana

Sampai dengan Akhir 1980, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Saleh, Roeslan, "Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungan Jawab

Pidana", kertas kerja dalam Lokakarya Masalah Pembaharuan

Kodifikasi Hukum Pidana Nasional, Jakarta: BPHN, 1984.

Soemadi Pradja, R. Achmad S., dan Romli Atmasasmita, Sistem

Pemasyarakatan di Indonesia, Jakarta: BPHN/Bina Cipta, 1979.

Soesilo, R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya

Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politea, tth.

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1981.

_______, Hukum Pidana I, Semarang: Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro, 1990.

Susanto, I. S., Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde

Baru, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar pada Fakultas Hukum

Universitas Dipnegoro Semarang, 12 Oktober 1999.

_______,, Kejahatan Korporasi, Semarang: Badan Penerbit Universitas

Diponegoro, 1995.

The Dutch Penal Code, translated by Louise Rayar and Stafford Wadswoth,

Colorado: Fred B. Rothman, 1997.

Undang-undang Peradilan Anak (UU Nomor 3 Tahun 1997), Jakarta: Sinar

Grafika, 2000.

Widnyana, I Made, Kapita Selekta Hukum Pidana Adat, Bandung: Eresco,

1993.